Oleh: Husein Alamsyah*
Kabar Rakyat Terkini, Gelombang kritik dan demonstrasi mahasiswa seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi. Ketika mahasiswa menyuarakan kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, seperti kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, atau kualitas demokrasi, yang dibutuhkan publik adalah jawaban berupa data, argumentasi, dan langkah penyelesaian yang nyata.
Namun, yang kerap muncul justru narasi tandingan yang lebih berfokus pada siapa yang menyampaikan kritik daripada substansi kritik itu sendiri.
Dugaan kedekatan dengan tokoh politik, latar belakang personal, hingga relasi sosial tertentu dijadikan bahan utama untuk meragukan kemurnian gerakan, sementara pokok persoalan yang dipersoalkan masyarakat justru terpinggirkan.
Pola semacam ini berpotensi mengaburkan substansi dan menggeser perhatian publik dari masalah yang sesungguhnya. Dalam logika berpikir kritis, menyerang identitas atau afiliasi pihak yang mengkritik tidak serta-merta membatalkan validitas kritik yang disampaikan. Yang seharusnya diuji adalah apakah fakta-fakta yang diungkap benar, apakah kebijakan yang dipersoalkan memang bermasalah, dan apakah pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikannya.
Ketika ruang publik lebih banyak dipenuhi oleh perdebatan mengenai siapa yang berada di belakang sebuah gerakan, masyarakat justru dijauhkan dari pembahasan mengenai solusi atas persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Demokrasi yang sehat tidak diukur dari kemampuan kekuasaan membangun narasi tandingan terhadap kritik, melainkan dari kesediaannya menerima evaluasi dan memperbaiki kebijakan yang dianggap keliru. Kritik dapat dibantah dengan data, tuduhan dapat diluruskan melalui transparansi, dan perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka.
Namun, apabila energi lebih banyak dihabiskan untuk mendeligitimasi pengkritik daripada menjawab substansi kritik, maka yang sedang dipertontonkan bukanlah upaya menyelesaikan masalah, melainkan kecenderungan mengendalikan persepsi publik.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pertarungan narasi, melainkan keberanian dan kemampuan para pemegang kekuasaan untuk menghadirkan solusi atas persoalan yang nyata.
*H Husein alamsyah, Kepala staffsusmum DPP Partai Ummat
