Kabar Rakyat Terkini, Kota Kupang_Rentan disalahgunakan untuk tindak Pidana Perdagangan Orang dan Anak, Polda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Audiens Direktur PPA PPO Polda NTT Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H dengan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt., serta Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Asti Laka Lena, . bersama Kepala DP3AP2KB drg. Lien Adriany, M.Kes. serta perwakilan UPTD PPA. mengungkap fakta miris TPPO- TPPA.
Ketua TP PKK Provinsi NTT, menyadarkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Istri Melky Laka Lena ini pun menyampaikan rencana program edukasi di sekolah-sekolah serta pengawasan penggunaan handphone oleh anak-anak, melalui pendekatan persuasif dan persetujuan orang tua.
Kepada Pemerintah daerah, Kombes Pol Dr. Nova Irone Surentu menyoroti maraknya penyalahgunaan aplikasi MiChat yang dinilai menjadi salah satu media yang berpotensi dimanfaatkan dalam praktik TPPO.
“Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT untuk langkah strategis, termasuk rencana pemblokiran aplikasi yang disalahgunakan seperti MiChat, karena banyak korban TPPO dan TPPA berawal dari sana,” tegas Kombes Nova.
Selain itu, upaya preventif seperti razia di tempat hiburan malam, terutama pub-pub di wilayah NTT, terus digiatkan, dengan memeriksa kontrak kerja dan identitas pekerja guna mencegah praktik perdagangan orang.
Dir PPO PPA pun menandaskan, audiensi ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polda NTT dan Pemprov NTT, mengimplementasikan program Kampung BEKAPAN serta target zero TPPO.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena pun mendorong penanganan TPPO tidak hanya melalui pendekatan hukum, namun harus menyentuh akar persoalan.
“Ada dua aspek utama yang harus diperkuat, yaitu keluarga dan pendidikan. Keluarga adalah fondasi utama, sedangkan pendidikan harus seimbang antara intelektual dan pembentukan karakter, termasuk pendidikan agama,” jelas Gubernur.
Melki pun menambahkan, pemerintah akan mendorong pembentukan program PJPMI (Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk memastikan masyarakat NTT yang bekerja ke luar negeri memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.
Forum audiens pun menggaas intensifikasi penertiban administrasi kependudukan, pengawasan terhadap perusahaan luar negeri, serta penguatan sistem di pintu keluar seperti bandara dan pelabuhan guna menekan praktik TPPO.
Selain itu, Direktur PPA PPO Polda NTT menyoroti belum tersedianya layanan visum psikiatrikum di NTT serta keterbatasan akses pengawasan di titik-titik strategis keberangkatan.
“Kami membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah, tenaga pendidik, psikolog, hingga peran orang tua, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak NTT,” tambah Kombes Nova. @RedaksiKRT
