Kabar Rakyat Terkini, Lembata_Pemerintah Kabupaten Lembata mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kategori kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Kesiapan ini ditandai dengan gelaran rapat evaluasi dan percepatan pembangunan SPPG 3T sebagai pondasi utama keberlanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat dipimpin langsung Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, S.P di Ruang Rapat Bupati Lembata, Senin (24/11).
Dari total 18 SPPG termasuk SPPG 3T Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lembata, dua di antaranya sudah beroperasi yakni SPPG 01 dan SPPG 02. Pemda Lembata kini bersiap membangun 13 SPPG khusus untuk kategori 3T. Kesiapan ini didahului dengan rapat kerja bertajuk evaluasi dan percepatan pembangunan SPPG 3T.
Bupati Lembata yang memimpin rapat, didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan, Quintus Irenius Suciadi, S.H, M.SI. Rapat dihadiri 61 peserta yang merupakan pemangku kepentinga yang terlibat dalam pengembangan SPPG 3T. Mulai dari Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Lembata, Badan Keuangan dan Aset Daerah, sembilan camat, para investor SPPG 3T serta kepala desa dari desa-desa yang masuk kategori 3T.
Bupati Kanisius Tuaq menegaskan bahwa pembangunan SPPG 3T adalah tulang punggung utama Program MBG. Karena itu, seluruh peserta diminta hadir secara langsung dan tidak diwakilkan.
“Program MBG tidak boleh terhenti. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan SPPG 3T. Semua harus hadir, menyampaikan progres, kendala, dan langkah perbaikan.” tegas Bupati.
Sejumlah persoalan kunci jadi bahasan rapat mulai dari evaluasi progress pembangunan, Inventarisasi kendala teknis di lapangan, penyelarasan timeline pembangunan, koordinasi antara investor, camat, dan kepala desa, penyusunan langkah percepatan hingga peluncuran SPPG
Kehadiran lengkap ini menunjukkan bahwa pembangunan SPPG bukan hanya agenda pemerintah, tetapi gerakan besar lintas sektor.
Dalam arahannya, Bupati Kanisius Tuaq menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi yang terpusat dan disiplin.
“Koordinasi harus satu komando melalui Sekretariat di Bagian Kesra. Semua urusan teknis dan administratif dilaporkan ke sana. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri.” ujar Bupati Kanisius Tuaq
Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Lembata ini juga menyoroti keluhan dari camat dan kepala desa, terutama terkait akses jalan, air bersih, serta kesiapan lahan.
“Kalau desa tidak sanggup menarik air sampai lokasi dapur, kita bisa usulkan agar disiapkan oleh investor. Semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dengan baik.” Papar Kanis Tuaq, mencontohkan skema penyelesaian kendala.
Rapat juga memberi perhatian khusus pada timeline pembangunan SPPG untuk mempercepat jadwal peluncuran yang harus dimulai pada pertengahan Januari 2026. Untuk mencapai target waktu peluncuran, Bupati Lembata memastikan koordinasi lapangan harus dipastikan beres agar bisa ditetapkan waktu peluncuran.
“Kita tidak boleh asal tetapkan tanggal. Koordinasi lapangan harus beres dulu. Setelah itu, baru kita putuskan kapan launching SPPG.” tegasnya.
Beliau juga menginstruksikan agar rapat evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan progres berjalan sesuai target dengan mekanisme pelaporan data yang terkoordinasi.
“Jika data sudah dikirimkan ke Ditjen, semua harus lapor ke sekretariat. Jangan ada laporan ganda atau data yang tidak sinkron. Ini penting untuk percepatan dan transparansi.” Tegas Kanis Tuaq mengingatkan semua pemangku kepentingan yang hadir.
Rapat ini menjadi momen penting bagi Pemkab Lembata dalam menyusun langkah besar pembangunan pangan berbasis desa. Melalui kerja kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pemerintah desa, Kabupaten Lembata berharap menjadi contoh keberhasilan implementasi Program MBG di Indonesia Timur.
@RedaksiKRT
