Kabar Rakyat Sumba Barat_Diduga menyebabkan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Negeri Sumba Barat menetapkan MNT, mantan Wakil Bupati Sumba Barat, periode 2016-2021 sebagai tersangka (Selasa, 17 September 2024).
Sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sumba Barat Jln. Adhyaksa Nomor. 20, Waikabubak Kab Sumba Barat, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbar, menetapkan MNT menjadi orang yang paling bertanggungjawab dalam dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan lingkar perkotaan Waikabubak, tahun anggaran 2016- 2020, dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 9.998.930.075,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2020, Pemkab Sumbar merencana dan melaksanakan proyek tersebut.
Mendapati sejumlah kejanggalan, Kejari Sumbar melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: Print- 64/N.3.20/Fd.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 jo Print-11.A/N.3.20/Fd.2/04/2024 tanggal 17 april 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 89/N.3.20/Fd.2/09/2023 tanggal 19 September 2023 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1689/N.3.20/Fd.1/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-358/N.3.20/Fd.1/04/2022, tanggal 5 April 2022.
Melalui upaya panjang penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup dan langsung menetapkan mantan Wabup Sumbar sebagai tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT- 65/N.3.20/Fd.2/09/2024, tanggal 17 September 2024.
Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan, didapatkan fakta hukum telah terjadi kemahalan harga. Sesuai Laporan Penilaian Aset Tanah Koridor Jalan Lingkar Perkotaan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat (Segmen Koridor Dede Kadu, Segmen Koridor Soba Rade, Segmen Koridor Ubu Raya, Segmen Koridor Dira Tana, dan Segmen Koridor Bondo Hula), proyek ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8.456.130.706,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).
Nilai ini berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik, Nomor: 002/V/PKKN-SUMBA/2024, Tanggal 31 Mei 2024.
Penyidik pun akhirnya menyangkakan MNT dengan ttuntutan Primair: pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsidair: pasal 3 Jo. pasal 18, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Demi kepentingan penyidikan, Jaksa Penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka berinisial MNT selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024 di Lembaga Permasyarakatan Kelas II Waikabubak, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor: Print- 66/N.3.20/Fd.2/09/2024 tanggal 17 September 2024.
Penahanan ini sesuai pertimbangan telah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif sesuai dengan pasal 21 KUHAP.
@RedaksiKRT