Kabar Rakyat Teriini, Kota Kupang_PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Oesao, bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kupang, demi mendukung program pemerintah terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa depan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Giat serupa pun dilakukan di seluruh wilayah UIP PLN NTT.
Melalui 8 petugas baca meter (billman), PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Oesao melakukan survei langsung ke rumah-rumah warga.
Petugas melakukan pendataan komprehensif yang mencakup:
* Verifikasi ID Pelanggan dan nomor meter.
* Pendataan keterangan penghuni dan anggota keluarga pengguna listrik.
* Validasi 50 komponen sosial ekonomi warga menggunakan aplikasi FASIH (Fungsional Aplikasi Survei dan Sensus Indonesia).
Hanna Notopramono, Manager PLN ULP Oesao menjelaskan, selain menjalankan tugas pendataan, petugas di lapangan juga berperan aktif memberikan edukasi.
“Jika ada pengaduan terkait kelistrikan saat survei berlangsung, petugas kami sigap mengarahkan warga untuk melapor melalui aplikasi PLN Mobile. Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi pelanggan di Kabupaten Kupang,” ujarnya.
Program ini tidak hanya terbatas di Oesao. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (PLN UP3) Kupang, Nikolas Denis Adrian, menyampaikan bahwa target penyelesaian survei ini dijadwalkan rampung pada Agustus 2026.
“PLN ULP Oesao adalah salah satu dari 8 unit kerja kami yang terlibat. Kegiatan serupa juga serentak dilaksanakan di Kota Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Rote Ndao, hingga Sabu Raijua,” jelas Denis.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data, karena kerahasiaan informasi dijamin sepenuhnya oleh UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menanggapi inisiatif besar ini, General Manager PLN UIW NTT, F. Eko Sulistyono, menegaskan bahwa keterlibatan PLN dalam pemutakhiran DTSEN adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat NTT.
“Kami menyadari bahwa data yang akurat adalah kunci utama efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dengan terjunnya petugas PLN ke lapangan, kami ingin membantu pemerintah memastikan tidak ada warga prasejahtera yang terlewatkan dalam sistem. Ini bukan sekadar pendataan teknis, melainkan upaya bersama untuk membangun masa depan NTT yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” tegas Eko.
Perwakilan BPS Kabupaten Kupang, Johnson Lailena, dalam pertemuan awal mengapresiasi kolaborasi ini. Ia berharap integrasi data melalui aplikasi FASIH dapat mewujudkan DTSEN 2026 yang lebih akurat dan terintegrasi, menggabungkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), hingga Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE )berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Melalui sinergi antara PLN dan BPS ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat prasejahtera di NTT yang terlewat dalam sistem bantuan pemerintah. Transparansi dan akurasi data yang dibangun melalui DTSEN 2026 menjadi pondasi kuat bagi terciptanya keadilan sosial yang lebih nyata, sekaligus memastikan setiap rumah tangga mendapatkan hak dan pelayanan kelistrikan yang terbaik. @RedaksiKRT
