Oleh: Dominggus Elcid Li, Direktur Eksekutif IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)
Urusan anak manja umumnya hanya menjadi urusan keluarga semata, namun dalam kasus Republik Indonesia, persoalan ini telah menjadi persoalan di ranah publik.
Awalnya anak manja hanya merupakan persoalan orangtua yang tidak mampu melakukan tugas mendidik anak (parenting), namun ini berubah menjadi persoalan publik saat orangtua turut memindahkan anak, keponakan, dan menantu dalam ruang-ruang publik.
Ketidakdisiplinan para orangtua dalam membedakan berbagai ruang ini, dampaknya merusak, baik terhadap anak, keponakan, dan menantu itu sendiri, maupun terutama dampaknya terhadap tubuh politik republik.
Ini terjadi saat para anak manja ‘diadakan’ untuk memimpin berbagai organisasi publik.
Fenomena ini fenomena umum, tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi meresap hingga ke berbagai pelosok republik.
Hal paling gampang untuk menguji ‘level anak manja’ terlihat saat krisis, segala jenis kamuflase visual beserta sekian dramaturgi yang biasa direkayasa kaum berduit dan berkuasa tiba-tiba ‘telanjang’.
Mereka yang dicitrakan mampu, ternyata tidak mampu bergerak ketika dihadapkan pada krisis sesungguhnya.
Krisis atau tantangan yang tidak dikenal, menutut pemimpin untuk bertindak dengan ‘nalar gerilya’ (mengenali, memetakan, dan mengeksekusi).
Namun dalam watak anak manja, tempaan yang sepadan tidak didapatkan di fase kaderisasi membuat mereka tidak ada modal untuk bergerak. Ditambah dengan sekian jenis fasilitas yang biasa dimanjakan membuat kebersatuan hati dengan rakyat, tetap hanya ada dalam level jargon.
Seribu kali buih di mulut berbusa ketika berpidato, tidak ada artinya jika seorang pemimpin tidak ada dalam semesta rakyatnya sendiri.
Tubuh politik yang rusak
Setiap kali berbicara soal republik di ranah publik, hal yang muncul dan terutama mendominasi imajinasi pagelaran para pejabat kita, umumnya hanya sampai pada fase ritus baris berbaris.
Hal ini bisa dimaklumi, karena di fase awal kaum propagandis Indonesia menjalankan tugas ‘Sodara Tua’ dalam menjalankan agenda Asia Timur Raya.
Sekian atribut yang diperkenalkan di fase awal adalah bagian dari agitasi dan propaganda Dai Nippon. Saat ini dengan segala cara orang dididik untuk bisa ‘belanja seragam’.
Sekian rekrutmen organisasi penting di republik, tercemar dengan praktek busuk anak manja.
Para orangtua sibuk berbelanja jabatan sekian seragam, agar anak-anak mereka bisa masuk dalam berbagai institusi negara.
Ketika semua fenomena ini dianggap lumrah, dan praktek ini dijalankan dimana-mana, tidak mungkin sistem check and balance itu dijalankan.
Di partai politik pun situasinya kurang lebih sama. Fenomena ‘anak mama’ dan ‘anak bapak’ juga menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi urusan ipar mengipar yang bikin partai politik lebih mirip dukun beranak.
Bagaimana mungkin urusan publik yang menutut nalar kritis malah di-isi dengan tetek bengek primordial semacam ini?
Tanpa adanya kedisiplinan dan kejujuran dalam bertindak, gerak organisasi politik kita hanya seperti gerak ‘rumah domino’, sekali ditiup angin runtuh begitu saja.
Jalan buntu meritokrasi
Urusan kaderisasi yang mengutamakan meritokrasi, yakni tradisi yang memungkinkan orang terbaik ada dalam pucuk pimpinan organisasi sudah lama pudar ditelan fenomena anak manja.
Orangtua-orangtua konyol yang menempatkan anak-anak yang tidak matang dalam berbagai institusi publik telah ikut merusak tradisi egaliter republik.
Dampak jangka panjang pelanggengan tradisi anak manja yang merusak berbagai organisasi publik saat ini sudah dirasakan. Kader-kader yang muncul di pucuk pimpinan republik ditutupi awan hitam. Tidak bersinar. Jika bersinar pun harus dibantu para jongos buzzer yang sungguh merusak.
Atas nama kelaparan dan upah materi, orang-orang ikut terbiasa menghianati kepentingan orang banyak.
Privatisasi berbagai perasaan sulit, sebagai alasan untuk membenarkan sekian kejahatan, menjadi motif banyak orang untuk bertindak kriminal.
Ini terjadi di level individu hingga berbagai pimpinan organisasi.
Anak manja adalah beban republik.
Bagi si orangtua ‘menitipkan’ si anak ke jabatan publik dianggap keberhasilannya mendidik anak.
Persoalannya, ketika anak-anak itu tidak dipersiapkan dalam kawah candradimuka yang memadai, mereka hanya menjadi beban republik sejak dini.
Kejahatan ini dilakukan merata di berbagai organisasi politik, organisasi kenegaraan, organisasi keagaamaan dan organisasi kemasyarakatan Indonesia.
Tragedi kecil-kecil ini dibiarkan hingga menjadi tumor ganas yang tidak ada jalan keluarnya.
Jika jabatan publik dimenangkan oleh kader terbaik, yang untung bukan hanya si anak semata, tetapi rakyat banyak.Hidup mereka diperjuangkan.
Sedangkan ketika jabatan publik semata menjadi hadiah ‘sang bapak’, ‘sang ibu’, atau ‘sang mertua’ organisasi apa atau jabatan apa pun yang dipimpin kekuatannya tidak lebih dari sebongkah bonsai.
Kekuatannya tidak ada. Karena mereka tidak pernah berakar dimana pun. Dengan kader bonsai nan manja yang menggegerogoti berbagai organisasi di Indonesia, daya hidup orang Indonesia tidak mendapatkan jalan keluarnya.
Dengan kader terbaik, organisasi bisa hidup lurus. Dengan kader anak manja, semua pengurus dan anggota dipaksa untuk jadi jongos.
Revolusi anak manja
Dengan tradisi saling memanjakan antar kader dan pimpinan, organisasi-organisasi di Indonesia hanya lah macan kertas. Tidak ada isinya. Tidak ada mungkin ada intan yang terbentuk dengan fenomena kemanjaan ini.
Para pemimpin organisasi berpuas diri dengan menenggelamkan logika dalam retorika bacaan, dan melupakan tuntutan kemampuan untuk membaca realitas.
Indoktrinasi yang membabibuta telah membuat kebencian semu semakin menjadi-jadi. Hal-hal yang tidak perlu dipersengketakan, malah menjadi barang sengketa.
Nalar dan budi tidak lagi menjadi tuntunan, sebaliknya tenggelam dalam sekian kebodohan.
Jabatan-jabatan publik yang di-isi dengan kawanan anak manja membuat pengelolaan urusan publik semata menjadi urusan toilet pribadi. Urusan kantor menjadi urusan bapak-anak.
Catatan pasca generasi 1998 ini dibuat untuk merenungi jalan salah Indonesia.
Ketika revolusi menjadi jargon anak manja, memang sungguh merepotkan.
Idealnya, jika kita mendapatkan pemimpin yang cukup ditempa dan kenyang penderitaan di fase kaderisasi, mereka akan menjadi tiang untuk warganya.
Sedangkan pejabat yang muncul yang mendapatkan jabatan sekedar warisan orangtua/mertua/om/tante ini jelas-jelas bikin pusing.
Mau langsung atau tidak langsung, jika republik dikelola dinasti anak-anak manja niscaya hanya sumpah serapah saja yang muncul di lini massa.
Lebih tragis lagi, anak manja yang menjadi pimpinan terbiasa dengan nalar pendek, ruang imajinasi hanya selebar ruang makan rumah mereka, mana mungkin berbicara soal rakyat (the people), yang merupakan konsep abstrak.
Entah kapan badai anak manja ini berlalu. Semoga tidak ada tragedi yang terjadi.
