Kabar Rakyat Terkini, Labuan Bajo_Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), menyelenggarakan Seminar Nasional “Penguatan Manajemen Cagar Biosfer di Indonesia” di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Seminar yang didukung oleh Proyek IN-FLORES ini, menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan semua stakeholders, untuk membahas tantangan, praktik baik, dan peluang dalam memperkuat tata kelola cagar biosfer di Indonesia.
Difasilitasi kerja kolaboratif dari Proyek IN-FLORES antara North Landscape – Seascape Unit pada Bidang Wilayah II KSDA NTT dan West Landscape – Seascape Unit pada Balai Taman Nasional (TN) Komodo, seminar ini menyatukan persepsi pemerintah pusat dan daerah, serta pengelola taman nasional bersama akademisi maupun organisasi masyarakat sipil,
Proyek IN-FLORES sendiri berfokus pada penguatan tata kelola keanekaragaman hayati terutama Komodo (Varanus komodoensis), dan satwa terancam global lainnya seperti Elang Flores (Nisaetus floris) dan Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea).
Proyek ini juga berfokus dengan pendekatan pengelolaan berbasis lansekap di Pulau Flores, termasuk kawasan prioritas perlindungan kehati seperti Cagar Biosfer TN Komodo dan Bentang Alam Wae Wuul–Mbeliling di Manggarai Barat.
Proyek ini didanai oleh Global Environment Facility (GEF), melalui mitra pembagunan United Nations Development Programme (UNDP).
Membuka kegiatan secara daring, Direktur Jenderal KSDAE, Prof. Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa cagar biosfer merupakan model pembangunan berkelanjutan, yang menyatukan fungsi konservasi, pembangunan ekonomi, serta pelestarian sosial dan budaya masyarakat setempat.
Namun demikian, beliau juga menekankan bahwa kompleksitas pengelolaan cagar biosfer terus meningkat, terutama di kawasan yang juga berperan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional, seperti Cagar Biosfer Komodo di Nusa Tenggara Timur.
“Pengelolaan cagar biosfer membutuhkan tata kelola yang kolaboratif, berbasis data ilmiah, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan tekanan ekologis yang terus berkembang,” papar Prof. Satyawan.
Satyawan juga menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan dan peran antarlevel pemerintahan, serta integrasi pendekatan pengelolaan berbasis bentang alam.
“Kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah. Kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan ilmu pengetahuan merupakan kunci untuk memastikan cagar biosfer dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kegiatan ini, United Nations Development Programme (UNDP) yang diwakili oleh Iwan Kurniawan (Mr/Him) turut hadir dan memberikan sambutan secara daring.
“Melalui Proyek IN-FLORES, UNDP tidak hanya mendukung upaya konservasi, tetapi juga mendampingi para pemangku kepentingan lokal dalam merancang dan menerapkan solusi yang kontekstual,” ujar Iwan Kurniawan,
Pendampingan tersebut mencakup mitigasi konflik manusia–satwa, restorasi habitat, pengembangan mata pencaharian alternatif, serta penguatan peran dan kapasitas kelembagaan daerah dalam upaya-upaya konservasi.
Pendekatan ini sejalan dengan UNDP Nature Pledge, sebuah komitmen global untuk mempercepat aksi nyata dalam menghentikan dan membalikkan laju kehilangan keanekaragaman hayati.
Selama seminar berlangsung, kajian dari temuan di lapangan juga dipaparkan, seperti hasil pemantauan komodo hasil kajian pengelolaan destinasi berbasis pendekatan cagar biosfer, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan oleh Balai Besar KSDA NTT dan Balai TN Komodo.
Forum ini juga menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut strategis, yaitu pentingnya perumusan indikator kinerja cagar biosfer, pemanfaatan teknologi pemantauan yang inovatif, dan penguatan model pembiayaan yang berkelanjutan.
Harapanya, kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan sebagai upaya tata kelola kolaboratif yang melibatkan lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. @RedaksiKRT
