Kabar Rakyat Terkini, Kota Kupang_Sering disebut sebagai wilayah supermaket bencana, Palang Merah Indonesia Nusa Tenggara Timur, tergerak menjadi penyelenggara kegiatan penguatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Aksi Merespos Peringatan Dini Bencana (AMPD) Provinsi NTT.
Kegiatan selama dua hari, di Aula Hotel Sasando, Kota Kupang ini,
diisi pembekalan dan diskusi kelompok kerja lintas institusi, bertujuan membangun ketangguhan penanggulangan bencana, saat peringatan dini dikelurkan pemerintah, berkat pemetaan rencana kerja yang terukur dari setiap subpokja.
Melalui dukungan dana Australian Red Cross dengan program SIAP SIAGA di NTT sejak 2024 dan tahun 2026 akan difokuskan pada wilayah kabupaten belu dan Timor Tengah Utara, Pokja AMPD provinsi NTT diajak semakin mendalami peran masing-masing, yang meliputi manajemen informasi, manajemen pengetahuan, Sosialisasi Aksi dini dan Pendanaan.
Adrian Jeharun, ketua panitia dan moderator pertemuan sejak Senin (23/02/26) hingga Selasa (24/02/26), menggugah peserta untuk mengenali secara tepat, peran Pokja yang telah tertuang dalam Surat keputusan Gubernur NTT, sejak 25 September 2025 silam.
Keakuratan tim Pokja menentukan prioritas tindakan, merespons peringatan dini bencana, menciptakan kemampuan masyarakat untuk bisa mencegah, merespons dan memulihkan diri dari bencana secara tepat dan cepat.
Alfridus Bria Seran, Ketua PMI NTT menegaskan, penguatan kapasitas yang melibatkan unsur pemerntahan, akademisi, kelompok masyarakat, NGO, media dan dunia usaha, merupakan aksi kolaboratif yang efektif dan terukur demi meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
Mewujudkan harapan ini, peserta kegiatan berhasil menyusun program POKJA AMPD Provinsi NTT, melakukan diskusi tiap subpokja.
Sub Pokja Manajemen Informasi Peringatan Dini.
Sebagai Leading sector, BMKG akan menyiapkan mekanisme plaporan Counter Hoax tentang Peringatan Dini, yang telah tersebar di masyarakat, dengan press release tentang informasi yang Benar.
Skema Counter Hoax diawali dengan laporan hoax peringatan dini oleh masyarakat, verifikasi informasi oleh BPBD, lalu BPBD menyurati BMKG dan BMKG melakukan kajian dugaan hoax, kemudian menginformasikan data peringatan dini yang benar.
Sub Pokja Manajemen Pengetahuan dan Sosialisasi
Kelompok ini Mengusulkan pembaharuan Peraturan Gubernur tentang Desa Tangguh Bencana, dengan menambahkan Pendekatan AMPD yakni;
-Melakukan Sosialisasi APMD bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat,
– Menyiapkan Protokol AMPD berbasis lokal yang inklusif
– Melakukan Pelatihan AMPD bagi POKJA AMPD
– Menyepakati focal point AMPD di masing-masing lembaga,dan memperbaharui informasi kegiatan AMPD pada setiap Lembaga
-Melakukan sosialisasi berkala tentang AMPD serta aktivitas yang dilakukan mitra di masyarakat.
Sub Pokja Aksi Dini
Kelmpok ini menyimpulkan dua hal pokok untuk aksi dini, yakni menyusun Protokol Aksi Dini Tingkat Provinsi NTT untuk bencana hidrometerologis (banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan) guna penentuan trigger dan ambang batas, yang menjadi rujukan penentuan SOP setiap jenis bencana, serta menyuusun Mekanisme Umum Aksi Dini, agar bisa ditetapkan dalam SOP sesuai jenis ancaman bencana.
Sub Pokja Pendanaan
Meski peserta diskusi mengakui keterbatasan dana pemerintah, mereka menghasilkan alur mekanisme akses pendanaan untuk mendukung AMPD di NTT dan mekanisme kolaborasi pendanaan antar mitra AMPD untuk mendukung aktivitas Pokja.
Sub Pokja Monitoring dan Evaluasi
Pokja ini menyimpulkan tugas penting mereka untuk melakukan rapat koordinasi berkala secara online dengan semua Pokja AMPD,
Menyusun indikator atau prosedur standar monitoring dan evaluasi kerja Pokja AMPD dan membuat laporan berkala untuk kegiatan Pokja AMPD. BPBD sebagai leadng sektor dalam mengumpulkan laporan-laporan yang akan dikaji Bapperida sesuai indikator capaian yang ada, untuk dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.
George Hadjo, Sekretaris PMI NTT saat menutup kegiatan ini menghendaki adanya simulasi bencana secara berkala, mengingat kesuksesan aksi bergantung pada kerja kolaboratif.
“Kita tidak bisa kerja sendiri, ini kerja kolaborasi. Selanjudnya kita perlu melakukan simulasi berkala kepada seluruh lapisan msyaraka, terutama di daerah-daerah rawan bencana,” papar George Hadjo.
Sambil memuji para peserta, yang tetap semangat mengikuti kegiatasn sejak hari peratma hingga akhir, Hadjo menggarisbawahi aksi kolaborasi pun harus cepat, tepat, tertib dan terkoordinasi.
“Ada enam poin penting dalam aksi ini yakni memahami sumber bencana, mengaktifkan prosedur siaga, evakuasi cepat dan tertib, mengamankan aset penting, koordinasi yang jelas, dan evakuasi, edukasi serta simulasi secara berkala, di sekolah sekolah dari SD hingga perguruan tinggi,” ujarnya penuh semangat.
Di akhir kegiatan, semua Mitra AMPD NTT menandatangani kesepakatan bersama untuk mendukung pelaksanaan dan pengaktifan POKJA AMPD tingkat Provinsi NTT. @RedaksiKRT
