Kabar Rakyat Terkini, Lembata_ Pemerintah Kabupaten Lembata segera mengurai kelangkaan dan mengendalikan harga Bahan Bakan Minyak (BBM) jenis minyak tanah yang meresahkan masyarakat. Langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi alur distribusi, kuota dan sasaran distribusi ke masyarakat di setiap pangkalan minyak tanah terutama pangkalan yang ada di Lewoleba, Ibu Kota Kabupaten Lembata. Rabu, 1 April 2026 mendatang, pemerintah akan menggelar rapat bersama lebih dari 80 pengelola pangkalan minyak tanah di Kota Lewoleba.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir usai berdiskusi dan mendengar laporan penelusuran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Lembata di Rmah Jabatan Wakil Bupati (Rujab Wabup) Lembata, Jumad petang, (27/03). Langkah ini dilakukan setelah pemerintah memastikan, kelangkaan tidak terkait distribusi dari Patra Niaga Maumere.
“ Kita sudah pastikan, tidak ada masalah soal kuota yang dikirim ke Lembata, Saya sudah telpon Pertamina Patra Niaga 3 hari lalu, dan mereka pastikan kuota ke Lembata tetap normal. Jadi setelah dengan sejumlah data dan penelusuran FPRB ini, saya sudah koordinasi untuk agendakan rapat dengan semua pangkalan. Khusus yang di kota dulu. Ada sekitar 80-an. Rabu (1 April 2026, red) kita rapat. “ terang Muhamad Nasir.
Pemerintah, jelas Nasir, menggelar rapat untuk memastikan kesesuaian kuota yang didistribusikan dari agen ke pangkalan dan ketepatan sasaran yakni warga sekitar pangkalan.
“Di Lembata ini kan, agennya hanya satu. PT Hikam. Jadi nanti dengan pangkalan, kita ingin pastikan kuota dan mekanisme penyaluran dari PT Hikam bagaimana. Kalau jumlah tidak sesuai, maka pasti ada yang lari kemana itu yang harus dicari tahu. Kita juga ingin pastikan, tiap pangkalan fokus untuk distribusi ke warga sekitar pangkalan,” jelas Nasir.
Terkait sanksi jika ada pelanggaran dalam skema distribusi BBM Bersubsidi jenis minyak tanah, Nasir tegas menyebut sanksi blacklist.
“Sebelum ini, memang sudah ada surat aduan yang masuk soal ulah pangkalan. Saya lupa suratnya dari siapa, tapi saya sudah tegaskan untuk yang model begitu di-blacklist saja. Biar semua tahu bahwa yang diurus ini barang bersubsidi. Ini bukan jual sayur yang ditanam sendiri. Ini barang bersubsidi dan hak masyarakat untuk menerima, ” terang Nasir.
Dalam rangka pengawasan, beberapa strategi yang akan dila
kukan pemerintah adalah penempatan personil anggota Sat Pol PP di setiap pangkalan untuk mendata dan melaporkan kuota minyak tanah yang didistribusikan dari agen ke pangkalan dan juga penyaluran ke masyarakat.
kukan pemerintah adalah penempatan personil anggota Sat Pol PP di setiap pangkalan untuk mendata dan melaporkan kuota minyak tanah yang didistribusikan dari agen ke pangkalan dan juga penyaluran ke masyarakat.“ Langkah yang saya rencanakan, satu untuk pengawasan nanti akan tempatkan 1 personil Pol PP di setiap pangkalan. Ada sekitar 80-an. Untuk catat data minyak yang masuk dan nantik kita konversi ke kiloliter untuk sesuaikan dengan data yang masuk ke Lembata. Sehingga kita bisa tahu larinya ke mana saja. Nakalnya di pangkalan, atau SPBU-nya yang nakal. Lalu metode penjualannya, setiap pangkalan harus bisa mengcover masyarakat di sekitar pangkalan, sebagai prioritas untuk dapat minyak. Dilampirkan dengan kartu keluarga, termasuk dengan info harganya. Sehingga jumlah yang ke masyarakat, harus sesuai dengan yang didisitribusi dari agen ke pangkalan, juga sesuai dengan yang diterima agen (PT HIkam) dari Patra Niaga. ” papar Muhamad Nasir.
Nasir juga menegaskan, pertemuan dengan pangkalan wajib dilakukan karena selama ini pihaknya hanya rapat dengan SPBU sebagai agen.
“ Jadi semuanya harus lewat sosialisasi. Karena selama ini kita tidak pernah pertemuan dengan pangkalan. Karena selama ini hanya pertemuan dengan SPBU saja. ” tambah Nasir.
Wakil Bupati Lembata ini juga mengamini dua usulan pengurus FPRB Lembata terkait pengawasan sejak bongkar muat di Pelabuhan dan perlunya pertemuan internal tiap pangkalan dan warga penerima.
“Kami berterima kasih untuk respon Pak wakil untuk pertemuan dengan pangkalan. Kami tambahkan dua usul. Pertama, pengawasan juga harus dilakukan sejak bongkar muat di Pelabuhan supaya cocokan data jumlah. Lalu supaya pastikan jumlah penerima dan pemahaman bersama di pangkalan, nanti di pertemuan nanti, kalau boleh tiap pangkalan setelah itu wajib pertemuan dengan semua warga di sekitar pangkalan, untuk pastikan jumlah warga, identiitas warga harus divalidasi. Juga sepakat jumlah liter dan harga yang nanti diterima setiap warga dari pangkalan. Karena pangkalan itu hadir, salah satunya karena tandatangan dukungan warga sekitar, ” pungkas Acan Raring.
Muhamad Nasir menyetujui tambahan usulan dan nanti akan dibicarakan bersama dalam pertemuan bersama semua Pengelolah Pangkalan Minyak Tanah di Lewoleba, pada Rabu 1 April 2026. (EA)
