Kabar Rakyat Terkini, Jakarta_Memasuki tahun 2026, pimpinan Komisi VII DPR RI mengingatkan pentingnya penguatan atau reformasi total faktor keselamatan dan keamanan (safety and security) wisatawan di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Hal itu harus dilakukan setelah berbagai kejadian kecelakaan yang dialami oleh para wisatawan sepanjang tahun 2025.
”Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia. Harus ada perbaikan yang serius dari sisi tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan faktor safety and security atau faktor ’S’ sebagai yang utama setelah aksesibilitas, amenitas, atraksi atau 3A+S. Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia, agar sektor ini tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty, MSc di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Sejumlah tragedi kecelakaan terjadi sepanjang tahun 2025 yang menyebabkan jatuhnya korban wisatawan. Diantaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, dekat Komodo National Park, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (26/12/2025) yang menyebabkan 4 wisatawan asal Spanyol tewas. Kemudian meninggalnya wisatawan asal Australia saat melakukan scuba diving di Segara Beach, Tulamben, Bali pada Selasa (30/12/2025).
Sebelumnya tragedi juga dialami wisatawan asal Brasil saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Lombok, NTB yang tewas setelah tergelincir dan jatuh ke jurang curam.
Termasuk kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu (2/7/ 2025) menyebabkan 17 orang tewas dan puluhan hilang, tenggelamnya dua wisatawan di kawasan Pasir Putih, TWA Cagar Alam Pananjung, Pantai Pangandaran, Kamis (25/12/2025) pagi.
Tenggelamnya seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (27/12/2025), dan banyak peristiwa lainnya di objek wisata.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, menjamin keselamatan wisatawan, pekerja pariwisata dan masyarakat lokal, harusnya sejajar dengan upaya keras pemerintah untuk mengejar lebih banyak kunjungan wisatawan, meningkatkan length of stay, dan memperbesar pengeluaran wisatawan di destinasi wisata.
Apalagi perlu diingat Indonesia merupakan negara kaya wisata maritim dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, dan negara ring of fire karena posisinya di pertemuan tiga lempeng tektonik nutama dunia dengan ratusan gunung api aktif, sehingga aspek keselamatan harusnya menjadi prioritas. Termasuk transportasi darat dan udara.
“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap hal biasa,” tegas Evita.
Evita berharap Kementerian Pariwisata RI bisa mengambil inisitif baru untuk melakukan reformasi total sisi keselamatan dan keamanan pariwisata Indonesia dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Basarnas, Kepolisian, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, Pemda, asosiasi meliputi reformasi regulasi, koordinasi, kelembagaan, operasional dan penegakan hukum dengan menyentuh semua aspek termasuk kelemahan yang ada.
Antara lain perlunya penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata termasuk dalam konteks respon cepat ketika terjadi peristiwa dengan pengerahan sumber daya, sertifikasi wajib bagi operator, sistem early warning system dan koordinasi. Bila perlu, untuk mencegah wilayah abu-abu mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa.
Bisa saja dibentuk desk khusus atau organ yang sifatnya koordinatif, yang bisa juga bertanggung jawab di destinasi wisata itu dari hari ke hari secara langsung, untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan standar atau SOP yang sudah dibuat tanpa mengurangi tugas dan fungsi lembaga yang sudah ada.
”Bagaimanapun harus ada yang leading yang menjadi koordinator yang mengatur semua sumber daya yang kita miliki secara cepat. Karena di kita itu semua sudah ada lembaganya yang menjalankan fungsi masing-masing. Yang lemahnya itu pelaksanaan di lapangan, siapa yang mengawasi dari hari ke hari, siapa yang menjalankannya, termasuk pre-emtif, dan preventif. Nah ini perlu didiskusikan lagi, kita harus bongkar sisi lemahnya. Apakah syahbandar, penjaga pantai, petugas Taman Nasional, atau lainnya sudah benar-benar menjalankan tugasnya dan lainnya,” sambung Evita.
Dari sisi wisatawan, Evita juga berharap munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan wisata dengan bersikap kritis terhadap prosedur dan penanganan keselamatan yang ditemuinya di lapangan.
”Harus kritis, wisatawan kita berdayakan juga. Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator, jika ragu jangan ikut,” ucapnya. @RedaksiKRT
