Kabar Rakyat Terkini, Lembata_Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Lembata telah berlangsung lama. Akibatnya harfa eceran minyak bersubsidi ini tembus Rp 16.000/liter di tangan pengecer. Sejumlah pengelolah pangkalan diduga kerab memberi prioritas pada pengecer jalanan sementara warga sekitar pangkalan yang harusnya jadi prioritas malah pulang dengan jerigen kosong.
Anak-anak yang disuruh mamanya untuk antri minyak di pangkalan, jalan kaki pulang rumah sembari mengetuk jerigen dengan lututnya sembari berteriak,
“Ema, minyak tanah habis le.”
Meli, salah satu warga Kelurahan Lewoleba menuturkan itu penuh omelan.
“Itu, Om. Anak buah baru pulang antri, padahal minyak so habis. Jerigen dia so buang jo so jalan pi bermain tu. Minyak so te ada, engko pi detol-detol jerigen di lutut, jerigen pecah maka kita makin susah ka,” ungkap Meli dengan dialek kental Lewoleba-nya, saat ditemui media ini Senin, 23 Maret 2026.
Alex Raring yang melayangkan surat pengaduan ke Bupati Lembata juga punya kisah yang hampir mirip. Ia mengeluhkan pengelolah pangkalan yang tidak memberi prioritas pada warga sekitar yang sebelumnya justru memberi rekomendasi beroperasinya pangkalan.
“Menurut saya, pangkalan itu harus prioritaskan warga sekitar. Karena macam pengalaman saya dulu masih di Kota Baru, pangkalan bisa dibuka itu salah satu syaratnya tanda tangan dukungan dari warga sekitar. Itu jadi acuan bahwa di wilayah itu butuh pangkalan. Jo kenapa yang so bantu beri rekomendasi, malah tidak dilayani, ” papar Alexander yang akrab disapa Acan Raring dengan wajah kesal.
Lambannya respon pemerintah dalam merespon aduan dan tindak pengawasan juga memicu penjualan bebas minyak tanah dengan harga tinggi.
Temuan awak media, salah satu warga yang punya rumah di pinggir jalan, dengan bebas memajang dagangan minyak tanah lengkap dengan info harganya.
Sejumlah jerigen bekas minyak goreng kemasan 5 literan dan botol bekas air mineral 1,5 literan dipajang berisi minyak tanah.
Pada papan triplek tertulis, 1 jerigen Rp 70 ribu dan 1 botol Rp 25 ribu.
Harga ini terbilang mahal dan naik signifikan karena pada awal Januari 2025, sejumlah pengecer masih menjualnya dengan harga Rp 25 ribu / botol 1,5 literan.
Diki, warga Kelurahan Lewoleba yang sempat membeli 1 botol mengaku terpaksa membeli karena tidak dapat kuota di pangkalan,
“Kemarin ke pangkalan tapi sudah habis. Ini musim hujan, kayu api basah jadi terpaksa beli minyak tanah, ” terang Diki.
Menurut Acang Raring, harga minyak tanah di pangkalan adalah Rp 5. 750 per liter. Ia menduga, pembatasan kuota bagi warga sekitar pangkalan mungkin karena sudah ada ‘main mata’ pengelolah pangkalan dengan pengecer.
“Itu salah satu kenakalannya. Bilang ke warga sekitar minyak sudah habis supaya prioritas pengecer,” tambahnya.
Dengan penjelasan ini, mari kita menghitung selisih dan kerugian warga yang punya jatah minyak tanah pangkalan yang disubsidi pemerintah. Jika harga pangkalan, Rp 5.750/liter, maka dengan uang Rp 25 ribu warga harusnya bawa pulang 4 liter dan uang kembalian tiga ribu rupiah.
Jika menilik pada keuntungan pengecer, dengan harga pangkalan yang sama, dan dijual eceran Rp 25 ribu/ 1,5 liter, maka minyak tanah mengalami kenaikan harga lebih dari 200 persen.
“Jika dikonversi ke 1 literan, maka di tangan pengecer, 1 lter minyak tanah dijual dengan harga Rp 16,666/liter. Beli Rp 5.750 dan jual Rp 16.666 maka keuntungan pengecer per liter adalah Rp 10. 916 alias untung 1,898 liter,” paparnya lagi.
Sayangnya, pemerintah Kabupaten Lembata belum serius merespon aduan masyarakat dan mengambil tindakan tegas untuk menertibkan distribusi dan penjualan BBM Bersubsidi jenis minyak tanah.
Sementara humas Pertamina Patra Niaga Regio Jatimbalnusra melalui pesan WA menanggapi serius keluhan warga Lembata.
“Sedang di cek ya kak., segera kami update,” tulis Silvani singkat. (EA)
